DPD RI

Beranda » Komite IV

Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berita Terkini

27 RUU Tugas Komite IV untuk Prolegnas 2015-2019 12 Februari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Terkait dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 – 2019, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas sebagai tugas legislasi. Dari 27 RUU tersebut, Komite IV memilih RUU Perkoperasian dan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sebagai skala prioritas tahun 2015. “Sebagai pembahas utama adalah 2 (dua) yaitu RUU Pengkoperasian dan RUU KUP, ikut membahas UU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sementara lainnya memberi pertimbang

Raker Komite IV DPD RI Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait UU Perbankan 11 Februari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas pelaksanaan Undang-Undang Perbankan, Rabu (11/02/15). Hadir dalam rapat tersebut Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Stabilitas Sistem Keuangan, Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Dharmansyah Hadad, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto dan jajarannya. Dalam pemaparannya, masing-masing perwakilan perbankan menyampaikan perkembangan kinerja industri perbankan s

Komite IV DPD RI dan Perbanas Diskusikan Urgensi Perubahan UU Perbankan 04 Februari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendapatkan masukan terkait materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perbankan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (04/02/15). Didampingi oleh Farid Rahman (Wakil Ketua Umum Perbanas), Anika Faisal (Sekretaris Jenderal Perbanas) dan jajarannya, Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, menyampaikan paparan umum perbankan dan memberikan sumbangan pemikiran u

Rapat Dengar Pendapat Komite IV Terkait RUU Perkoperasian 29 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Revrisond Baswir (Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM), Lukman Mohammad Baga (Wakil Dekan IPB) dan Lauddin Marsuni (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma) membahas Rancangan Undang-Undang Pengkoperasian di Ruang Rapat Komite IV, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (29/01/15). Dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud (Senator asal DI Yogyakarta), RDP ini bertujuan untuk mendapatkan masukan awal perumusan RU

Komite IV DPD RI Siapkan Kunker Pengawasan Undang-Undang Lembaga Keuangan 29 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Terkait dengan Pengawasan Undang-Undang Lembaga Keuangan, Komite IV DPD RI menetapkan jadwal kunjungan kerja ke daerah dalam rapat pleno di Ruang Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/01/15). Diputuskan dalam rapat, kunker akan dijadwalkan pada 4 – 7 Februari 2015 dengan daerah tujuan Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. Penentuan jadwal kunker juga diikuti dengan penetapan tim anggota yang akan berangkat kunker. Disebutkan dalam rapat, kunker akan fokus pada s

Sidang Paripurna DPD Menyetujui 85 RUU Prolegnas 2015-2019 28 Januari 2015

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyetujui 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, di antaranya 13 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Rinciannya 25 RUU bidang politik dan hukum (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 32 RUU bidang ekonomi dan sumberdaya alam (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 18 RUU bidang sosial, budaya, kepemudaan, dan kesehatan (6 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft)

Pengambilan Keputusan Dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI 28 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id – “Pertimbangan ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan rapat kerja dan kunjungan kerja ke daerah,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Pandindang mengawali paparan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. Ajiep berharap melalui Pertimbangan DPD RI, maka penyusunan dokumen RAPBNP Tahun Anggaran 2015 menjadi lebih baik, realistis dan sesuai dengan aspirasi rakyat di seluruh daerah.

Finalisasi DPD RI Terhadap Pertimbangan RAPBNP Tahun 2015 23 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id – “Inti rapat hari ini adalah penyelesaian atau istilah umumnya finalisasi pandangan dan pendapat pertimbangan DPD terhadap RAPBNP Tahun 2015,” ujar Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ghazali Abbas Adan saat membuka rapat pleno Komite IV DPD RI, Jum’at (23/01/15). Dalam rapat yang digelar di Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini, staf ahli Komite IV DPD RI memaparkan hasil perumusan draft pertimbangan yang didapat dari hasil kajian tim ahli Budget Office serta masuka

RDP Komite IV Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan Dan BKF 22 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membidangi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN), Pajak dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengundang Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (22/01/15). RDP bertujuan mendapatkan masukan dan penjelasan Materi Rancangan Undang-Undang APBN-P Tahun 2015 ini turut dihadiri oleh tim anggaran dari Komite I, Komite II dan

Komite IV DPD RI Gelar Workshop Penguatan Komunikasi Dengan Media 21 Januari 2015

Jakarta, dpd.go.id – Memiliki peran untuk menjaring informasi dan aspirasi masyarakat di daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membutuhkan media sebagai salah satu upaya menjembatani hubungan dengan konstituen. Demikian pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, saat membuka Workshop Peningkatan Publikasi DPD RI melalui Penguatan Komunikasi dengan Media, Rabu (21/01/15). “Media massa adalah tempat kita untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, tetapi melalui media masa juga kita bisa menyerap berbagai in

95 data

...

Kategori Pengawasan